Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Tambakua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menyoroti tidak transparannya proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT Adhi Kartiko Pratama (AKP).
Sorotan ini disampaikan menyusul keresahan masyarakat di wilayah lingkar tambang yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait pembukaan lowongan kerja di perusahaan tambang nikel yang beroperasi di desa mereka.
Ketua KIM Desa Tambakua, Hudri, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal lowongan kerja. Ini adalah persoalan keadilan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
"Warga Tambakua setiap hari menghirup debu tambang, jalan mereka dilalui truk ore nikel, lahan mereka berdekatan dengan wilayah tambang. Tapi ketika ada lowongan kerja, kami justru tidak tahu kapan dibuka, apa syaratnya, dan siapa yang lolos. Ini namanya tambang yang mengeruk kekayaan alam, tapi menutup pintu informasi bagi warga lokal," ujar Hudri, Sabtu (21/11/2026).
Hudri menilai, praktik rekrutmen yang tertutup bertentangan dengan prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam aturan tersebut, perusahaan pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan PPM yang salah satu program utamanya adalah penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat lingkar tambang.
"PPM itu bukan sekadar bagi-bagi ayam petelur atau bantuan sembako. PPM itu intinya adalah bagaimana perusahaan memastikan masyarakat lingkar tambang menjadi subjek, bukan sekadar objek. Kalau rekrutmen saja tidak transparan, bagaimana kami bisa percaya program PPM-nya berjalan?" tegas Hudri.
Hudri juga mengingatkan bahwa PT AKP sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Pada pertengahan 2024, PT AKP sempat terseret dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Konawe Utara, termasuk dugaan penjualan ore nikel ilegal dan penggunaan dokumen terbang (fly document). Meski kasus tersebut telah diproses hukum, hal itu seharusnya menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
"Perusahaan yang pernah bermasalah secara hukum, seharusnya justru menjadi yang paling transparan. Bukan malah sebaliknya, menutup informasi rekrutmen dari masyarakat," kata Hudri.
Lima Tuntutan KIM Desa Tambakua kepada PT AKP:
1. Buka Lowongan Secara Terbuka
PT AKP wajib mengumumkan setiap lowongan kerja secara terbuka melalui Pemerintah Desa Tambakua, papan pengumuman desa, media sosial resmi desa, dan Disnaker Konawe Utara. Pengumuman harus memuat: jumlah formasi, kualifikasi, tahapan seleksi, jadwal, dan pengumuman hasil.
2. Utamakan Putra Daerah Lingkar Tambang
Sesuai dengan semangat UU Minerba dan Perda Kabupaten Konawe Utara tentang Ketenagakerjaan, PT AKP wajib memprioritaskan warga Desa Tambakua dan Kecamatan Landawe yang memenuhi kualifikasi. Prinsipnya: yang bisa dikerjakan warga lokal, jangan diambil dari luar daerah.
3. Libatkan Pemerintah Desa dan KIM Desa
Proses rekrutmen harus melibatkan Pemerintah Desa Tambakua dan KIM Desa Tambakua sebagai pengawas independen. Jangan ada lagi rekrutmen "jalur belakang" yang hanya diketahui segelintir orang.
4. Publikasikan Data Tenaga Kerja
PT AKP diminta mempublikasikan data: Berapa total karyawan saat ini? Berapa persen yang berasal dari Desa Tambakua, Kecamatan Landawe, dan Kabupaten Konawe Utara? Berapa persen yang berasal dari luar Sultra? Transparansi data ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik.
5. Evaluasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Sultra
KIM Desa Tambakua mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara, dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil manajemen PT AKP dan melakukan audit terhadap pelaksanaan rekrutmen dan program PPM perusahaan.
"Kami tidak anti-investasi. Kami mendukung hilirisasi nikel. Tapi hilirisasi yang kami dukung adalah hilirisasi yang menyejahterakan rakyat, bukan hilirisasi yang meminggirkan rakyat lingkar tambang," ujar Hudri.
Hudri menegaskan, jika dalam 2x24 Jam ke depan PT AKP tidak menunjukkan itikad baik untuk membuka rekrutmen secara transparan, KIM Desa Tambakua akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian ESDM RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meminta evaluasi terhadap IUP PT AKP.
"Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas: kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat Tambakua adalah rakyat yang dimaksud dalam pasal itu. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di atas tanah kami sendiri yang kaya nikel," tutup Hudri.
Gelar Konfercab I PA GMNI Se-Sulsel, Mesakh Raymond: Ini Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Organisasi
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.