Lima Anggota BPD Desa Kolami Resmi Dilantik, Tantangan Baru Mengawal Aspirasi dan Pembangunan Desa

TOJO UNA-UNA – Lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kolami, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, resmi dilantik dalam prosesi pelantikan BPD secara serentak se-Kabupaten Tojo Una-Una, Kamis (12/11/2026).

Kelima anggota BPD yang dilantik tersebut masing-masing Bustamin Ndeo, Afandi DG Baso, Alfret A. Kili-Kili, Hirma H. Mangkunata, dan Husni Dg. Baso

Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan dalam struktur kelembagaan desa, melainkan juga menjadi awal tanggung jawab baru dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kolami.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis di tingkat desa, BPD dituntut mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Aspirasi, kritik, maupun berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian dan disalurkan melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

Tantangan tersebut tentu membutuhkan komitmen, keberanian, serta kemampuan anggota BPD dalam menjalankan tugas secara independen dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, keberadaan BPD juga memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Dalam konteks pembangunan Desa Kolami, fungsi tersebut menjadi penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pemerataan pembangunan di setiap wilayah desa.

Masyarakat tentunya berharap kehadiran anggota BPD yang baru dapat membawa semangat baru dalam memperkuat demokrasi desa. Bukan hanya menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar hadir sebagai representasi suara masyarakat.

Sinergi antara BPD dan pemerintah desa juga menjadi faktor penting. Hubungan kelembagaan yang harmonis, disertai sikap kritis dan pengawasan yang konstruktif, diperlukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pada akhirnya, keberhasilan BPD tidak hanya diukur dari keberadaan struktur kelembagaannya, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan, kebijakan desa dikawal, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Kolami.